anantakendek.com - Pada kesempatan kali ini admin akan membagikan kumpulan contoh soal kedudukan peraturan perundangan sistem hukum nasional dilengkapi dengan kunci jawaban dalam mata pelajaran PKn kelas 8 revisi. Semoga apa yang admin bagikan kali ini dapat membantu Bapak, Ibu Guru, dan peserta didik dalam mencari referensi seputar contoh soal kedudukan peraturan perundangan sistem hukum nasional dilengkapi dengan kunci jawaban dalam mata pelajaran PKn kelas 8 revisi terbaru.
Gambar: pixabay.com
1. Manakah di bawah ini yang bukan arti dari Peraturan Perundang-Undangan Nasional ....
A. Peraturan yang ditetapkan oleh pejabat atau lembaga negara yang berwenang.
B. Peraturan tertulis.
C. Peraturan yang dibuat setahun sekali.
D. Peraturan yang memuat norma hukum.
2. Bagian dari UUD 1945 yang tidak boleh diubah atau diganti adalah ....
A. Pembukaan
B. Aturan tambahan
C. Batang tubuh
D. Penjelasan
3. Manakah di bawah ini yang merupakan salah satu sifat Perundang-Undangan Nasional ....
A. Peraturan perundang-undangan berisi tentang aturan pola tingkah laku atau norma hukum.
B. Peraturan perundang-undangan bisa bersifat mengikat terhadap suatu golongan saja.
C. Peraturan perundang-undangan tidak harus dalam bentuk tertulis.
D. Peraturan perundang-undangan dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga negara atau pejabat yang memiliki wewenang baik di tingkat pusat saja.
4. Lembaga negara yang bertugas mengamandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah ....
A. Presiden
B. DPRD
C. DPR
D. MPR
5. Berikut yang bukan fungsi eksternal dari Peraturan Perundang-Undangan Nasional adalah ....
A. Fungsi kemajuan
B. Fungsi kemudahan
C. Fungsi perubahan
D. Fungsi stabilisasi
6. Dalam keadaan darurat Presiden tanpa persetujuan DPR dapat mengeluarkan ...
A. Perppu
B. Peraturan Presiden
C. UU
D. UUD
7. Fungsi internal dari Peraturan Perundang-Undangan Nasional adalah ....
A. Fungsi stabilisasi
B. Fungsi integrasi
C. Fungsi kemunduran
D. Fungsi perubahan
8. Peraturan daerah Provinsi ditetapkan oleh ....
A. Walikota
B. Presiden dan DPR
C. Gubernur dan DPRD
D. Bupati dan DPRD
9. Berikut merupakan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan Nasional, kecuali ....
A. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
B. Peraturan Daerah Provinsi
C. Ketetapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
D. Peraturan Pemerintah (PP)
10. UUD NRI Tahun 1945 memiliki kedudukan tertinggi dalam ....
A. hukum adat
B. hukum islam
C. norma
D. tata urutan perundang-undangan
11. Kedudukan Peraturan Daerah Provinsi adalah ....
A. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang - Peraturan Daerah Provinsi - Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
B. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota - Peraturan Daerah Provinsi - Peraturan Presiden
C. Peraturan Pemerintah - Peraturan Daerah Provinsi - Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
D. Peraturan Presiden - Peraturan Daerah Provinsi - Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
12. Sejak merdeka tahun 1945 sampai saat ini, UUD 1945 telah diamandemen sebanyak ... kali
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
13. Tata urutan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia adalah ....
A. UU - UUD 1945 - Perpu - Keteteapan MPR - Peraturan Pemerintah
B. UUD 1945 - Ketetapan MPR - Perppu - Peraturan Pemerintah - UU
C. UUD 1945 - Ketetapan MPR - UU - Perppu - Peraturan Pemerintah
D. UUD 1945 - Ketetapan MPR - Perpu - UU - Peraturan Pemerintah
14. Hukum yang tak tertulis disebut dengan ....
A. kompensasi
B. koperasi
C. konvensi
D. konstitusi
15. Tata urutan perundang-undangan tertinggi adalah ....
A. Peraturan Pemerintah
B. UU
C. UUD 45
D. Perppu
16. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa Indonesia adalah ....
A. Sebagai sumber dari segala sumber hukum
B. Sebagai sumber hukum tertinggi
C. Sebagai dasar negara
D. Sebagai ideologi negara
17. Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung maka bahwa peraturan perundangan memiliki herarki/tingkatan, yang dimaksud heirarki adalah ....
A. peraturan dibawah mengikat peraturan diatasnya
B. peraturan dibawah tak boleh melanggar peraturan diatasnya
C. peraturan dibawah mendasari peraturan aturan diatasnya
D. peraturan diatas boleh dilanggar peraturan dibawahnya
18. Di bawah ini yang merupakan hukum dasar tertulis adalah ....
A. Hukum Adat
B. Kebiasaan
C. UUD 1945
D. Konvensi
19. Yang berhak mengubah UUD"45 adalah ....
A. DPR dan MPR
B. Presiden
C. MPR
D. DPR
20. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional sebagai ....
A. Sumber dari segala sumber hukum
B. Asas-Asas bernegara
C. Sumber hukum tertinggi
D. Sumber pengetahuan
21. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang /Perppu dibuat oleh ....
A. DPR
B. Presiden
C. Gubernur
D. Pemerintah
22. Undang-Undang Dasar 1945 diresmikan menjadi Konstitusi Indonesia pada tanggal ....
A. 1 Juni 1945
B. 22 Juni 1945
C. 17 Agustus 1945
D. 18 Agustus 1945
23. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden karena hal mendesak disebut ....
A. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
B. Peraturan Presiden
C. Peraturan darurat
D. Peraturan Pemerintah
24. Berdasarkan UU no berapa kah pembentukan peraturan perundang-undangan dibentuk ....
A. UU nomor 10 Tahun 2012
B. UU nomor 11 Tahun 2012
C. UU nomor 10 Tahun 2011
D. UU nomor 11 Tahun 2011
25. Undang-Undang dibuat untuk melaksanakan ....
A. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
B. Peraturan Pemerintah
C. Peraturan Presiden
D. UUD 45
Perhatikan sikap di bawah ini!
1) menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia
2) berani membela kebenaran dan keadilan
3) suka memberi pertolongan kepada orang lain
4) berbuat adil terhadap orang lain
5) tidak membeda-bedakan sesama manusia
26. Dari pernyataan diatas yang mencerminkan pengamalan sila kedua Pancasila adalah nomor ....
A. 2, 3, 4, 5
B. 1, 3, 4, 5
C. 1, 2, 3, 4
D. 1, 2, 3, 5
27. Sikap kita terhadap pembangunan hukum nasional adalah ....
A. patuh namun kritis
B. cukup mematuhi saja
C. menolak peraturan
D. hanya mematuhi peraturan yang menguntungkan
28. Pancasila terdiri atas lima sila yang setiap silannya ....
A. tidak dapat dipisahkan satu sama lain
B. tidak dapat dikaitkan satu sama lain
C. tidak dapat disatukan satu sama lain
D. tidak ada hubungan satu sama lain
29. Badan yang mempunyai wewenang untuk membuat Undang-Undangan adalah ....
A. legislatif dan yudikatif
B. yudikatif
C. legislatif
D. eksekutif
30. Berikut bukan termasuk perilaku sesuai nilai luhur Pancasila adalah ....
A. menghasut orang lain untuk melanggar norma
B. hidup hemat dan sederhana
C. mengutamakan kepentingan bersama
D. menghargai perbedaan pendapat
31. Posisi Perppu dan Undang-Undang dadalam urutan perunadang-undangan adalah ....
A. sejajar
B. lebih rendah dari UU
C. lebih rendah dari Perppu
D. lebih tinggi dari UU
32. Berikut merupakan salah satu fungsi dan peranan Pancasila adalah, kecuali ....
A. Dasar negara
B. Moral Pembangunan
C. Jiwa bangsa Indonesia
D. Sumber dari segala sumber hukum
33. Proses penyiapan RUU dari yang berasal dari Presiden berpedoman pada ....
A. Peraturan Pemerintah
B. Kepres No.188 tahun 1988
C. UUD' 45
D. Undang-Undang
34. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai religius, yaitu ....
A. perlakuan yang sama terhadap sesama manusia
B. sikap saling mencintai sesama manusia
C. pengakuan terhadap martabat manusia
D. ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
35. Pimpinan DPR menyampaikan RUU kepada Presiden , akhirnya Presiden ....
A. Bersifat proaktif tentang RUU yang disampaikan oleh pimpinann DPR
B. menunjuk menteri terkait untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan di DPR
C. bersama-sama menteri terkait membahas RUU
D. datang sendiri untuk membahas RUU dari DPR
36. Seluruh peraturan perundangan yang di buat harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam hal ini Pancasila berfungsi sebagai ....
A. falsafah bangsa Indonesia
B. nilai-nilai luhur bangsa
C. sumber dari segala sumber hukum
D. dasar hukum tertulis
Perhatikan pernyataan berikut!
1) berisi wewenang lembaga negara
2) berisi tujuan negara
3) berisi dasar negara
4) berisi bentuk negara
37. Dari pernyataan yang merupakan alasan MPR tak merubah Pembukaan UUD'45 adalah ....
A. 1), 2), dan 4)
B. 2), 3), dan 4)
C. 1), 2), dan 3)
D. 1), 3), dan 4)
38. Pancasila merupakan sumber dasar hukum nasional, karena fungsi Pancasila sebagai ....
A. perjanjian antar generasi bangsa
B. dasar negara
C. kepribadian bangsa
D. pandangan hidup
39. DPD juga dapat mengusulkan RUU tertentu kepada DPR . Proses pembuatan UU apabila rancangan diusulkan oleh DPD adalah ....
A. DPD mengajukan usul RUU kepada Presiden terlebih dahulu
B. DPD mengajukan usul RUU kepada DPR secara tertulis
C. DPD mengajukan usul rancangan UU kepada DPR secara lisan
D. DPD mengajukan RUU kepada MPR lebih dahulu
40. Alasan bangsa Indonesia menggunakan Pancasila sebagai Ideologi negara ialah ....
A. cocok sesuai dengan karakteristik dan kepribadian bangsa Indonesia
B. sebagai ideologi terbaik di dunia
C. paling sempurna
D. disusun oleh tokoh pediri negara yang handal
41. "Negara Indonesia adalah negara hukum". Hal tersebut dinyatakan dalam UUD 45 pasal ....
A. 1 ayat 2
B. 2 ayat 3
C. 1 ayat 1
D. 1 ayat 3
42. Pancasila memberikan corak dan ciri yang khas bagi Indonesia dan menjadi pembeda dengan bangsa lain, merupakan fungsi Pancasila sebagai ....
A. Ideologi Nasional
B. Pandangan Hidup Bangsa
C. Dasar Negara
D. Kepribadian Bangsa
43. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden disebut ....
A. Perpres
B. PP
C. Perrpu
D. UU
44. Pancasila merupakan sistem nilai yang ideal, dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pernyataan ini merupakan arti Pancasila sebagai ....
A. Ideologi Nasional
B. Pandangan Hidup Bangsa
C. Dasar Negara
D. Kepribadian Bangsa
45. Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dinamakan ....
A. Perpres
B. UU
C. Perpu
D. Perda
46. Upaya untuk mempertahankan Pancasila dapat dilakukan dengan cara ....
A. mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari
B. mendiskusikan dengan teman sekelas
C. menghafal Pancasila
D. menghayati nilai-nilai Pancasila
47. Lembaga negara yang terlibat dalam penyusunan dan pengesahan Undang-Undang adalah ....
A. DPR dan MPR
B. Presiden dan DPR
C. Presiden dan MPR
D. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
48. Berikut menurut Hierarki perundang-undangan Indonesia urutan keberapakah keputusan prisiden ....
A. Ketiga
B. Keempat
C. Kelima
D. Keenam
49. Kedudukan UUD Negara RI Tahun 1945 dalam tata urutan peraturan perundang-undangan RI adalah ....
A. kaidah negara yang fundamental
B. sumber hukum tertinggi
C. sumber dari perundang-undangan
D. norma dasar dan pertama
50. Berikut ini yang berhak menetapkan peraturan perundangan, kecuali ....
A. Kepala kontruksi bangunan
B. Bank Indonesia
C. Majelis perwakilan rakyat
D. Mahkamah agung
51. Lahirnya Pancasila diperingati bangsa Indonesia setiap tanggal ....
A. 1 Oktober
B. 8 Oktober
C. 28 Mei
D. 1 Juni
52. Berikut ciri-ciri serta arti penting peraturan perundang-undangan yang benar adalah ....
A. Merupakan norma hukum atau aturan yang mengatur tingkah laku
B. Mengikat secara personal atau perindivido
C. Merupakan peraturan yang tidak tertulis
D. Dibentuk, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang khusus tingkat pusat
53. Seluruh peraturaan perundangan yang diubah harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam hal ini Pancasila berfungsi sebagai ....
A. falsafah bangsa Indonesia
B. nilai-nilai luhur bangsa
C. sumber dari segala sumber hukum
D. dasar hukum tertulis
54. Alasan mengapa UUD NRI tahun 1945 harus dipertahankan dan dilaksanakan adalah ....
A. UUD merupakan lambang negara Indonesia
B. UUD merupakan peraturan tertinggi kedua di negara Indonesia
C. UUD merupakan simbol negara Indonesia
D. Semua Peraturan yang berlaku di Indonesia baik pusat atau daerah dll tercantum dalam UUD 1945.
55. Sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, tidak dapat dipisah satu dengan lain. Dalam hal ini Pancasila merupakan ....
A. tujuan yang hendak dicapai
B. ciri khas bangsa Indonesia dengan yang lain
C. cita-cita bangsa Indonesia
D. kelemahan Pancasila
56. Mengapa Mengubah pembukaan UUD NRI 1945 merupakan suatu hal yang sangat tidak diperbolehkan oleh negara ....
A. Karena UUD NRI merupakan penjabaran dari Pancasila sebagai dasar negara Indonesia
B. Karena mengubah isi pembukaan UUD NRI tahun 1945 berarti membubarkan negara Indonesia
C. Karena mengubah berarti tidak menghormati jasa para pahlawan pendiri bangsa
D. Karena mengubah UUD NRI merupakan pelanggaran Hukum negara
57. Toleransi terhadap sesama umat beragama adalah sikap yang sesuai dengan Pancasila sila ....
A. pertama
B. kedua
C. ketiga
D. keempat
58. Bentuk Negara Indonesia menurut pasal 1 ayat 1 UUD 1945 adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk ....
A. serikat
B. republik
C. demokrat
D. liberal
59. Pada tanggal bulan dan tahun berapakah dekrit presiden pernah di laksanakan ....
A. 3 Juli 1959
B. 5 Juli 1959
C. 3 Juli 1955
D. 5 Juli 1955
Perhatikan pernyataan berikut!
1) Membantu teman dalam segala hal
2) Mengikuti upacara bendera
3) Mentaati tata tertib
4) Memakai seragam sekolah
60. Wujud memnatati peraturan sesuai norma adalah ....
A. 1), 2), dan 4)
B. 2), 3), dan 4)
C. 1), 2), dan 3)
D. 1), 3), dan 4)
61. Apa yang dimaksud dengan adendum ....
A. Pembukaan UUD secara filosofis dan normatif
B. Pembukaan UUD yang bersifat mutlak
C. Merubah isi pembukaan UUD NRI 1945
D. Merubah UUD NRI dengan tetap mempertahankan naskah aslinya
62. Proses penyusunan Perda Propinsi sesuai aturan yang berlaku adalah ....
A. Rancangan Perda Prop dapat diusulkan oleh DPRD Prop + Gubernur
B. Rancangan Perda Prop dapat diusulkan oleh Bupati + Gubernur
C. Rancangan Perda Prop dapat diusulkan oleh DPRD Kabupaten atau Gubernur
D. Rancangan Perda Prop dapat diusulkan oleh Gubernur kepada Presiden
63. Apa arti dari kata istilah preambule dalam naskah UUD NRI tahun 1945 ....
A. Penutup
B. Salam
C. Pembukaan
D. Mukadimah
64. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan UU adalah ....
A. Undang-Undang
B. Perppu
C. Peraturan Pemerintah (PP)
D. Peraturan Daerag (Perda)
65. Bersikap jujur dan sopan terhadap Guru dan seluruh warga sekolah merupakan bentuk pengamalan dari ....
A. Cara mempertahankan dan melaksanakan UUD di lingkungan tempat tinggal
B. Cara mempertahankan dan melaksanakan UUD di lingkungan masyarakat luas
C. Cara mempertahankan dan melaksanakan UUD di lingkungan sekitar
D. Cara mempertahankan dan melaksanakan UUD di lingkungan sekolah
Perhatikan pernyataan berikut!
1) dapat dilaksanakan
2) kejelasan rumusan
3) harus disesuaikan
4) kejelasan tujuan
66. Yang merupakan asa dalam pementukan peraturan perundang-undangan adalah ....
A. 1), 2), 4)
B. 2), 3), 4)
C. 1), 2), 3)
D. 1), 3), 4)
67. Berikut yang merupakan melaksanakan UUD NRI tahun 1945 di lingkungan masyarakat luas adalah ....
A. Bergaul dengan tetangga tanpa membedakan suku nya
B. Ikut melaksanakan kegiatan poskamling
C. Belajar sungguh sungguh
D. Memberikan bantuan terhadap orang yang membutuhkan
68. Peraturan Perundang-Undangan Nasional ditetapkan oleh ....
A. BI
B. PPKI
C. RT
D. KPK
69. Berteman dengan siapa saja tanpa membedakan agar tidak memunculkan permusuhan dan perkelahian merupakan bentuk pelaksanaan dan mempertahankan UUD NRI di lingkungan ....
A. Masyarakat luas seluruh Indonesia
B. Masyarakat
C. Sekolah
D. Tempat tinggal
70. Peraturan perundang-undangan memberikan jaminan perlindungan bagi hal-hal kemanusiaan merupakan salah satu fungsi Perturan perundangan yaitu ....
A. Integrasi pluralisme
B. Pemecahan masalah
C. Penciptaan hukum
D. Pembaharuan hukum